Ridho Yahya sebut Richard Cahyadi sukses membodohi pejabat, ini alasannya

PELITAPUBLIK.COM, PRABUMULIH – Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan mantan penjabat (Pj) Walikota Prabumulih H Richard Chahyadi Ap Msi selama ini diduga membodohi masyarakat khususnya para pejabat di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih karena melakukan pelantikan puluhan pejabat dengan alasan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Padahal, puluhan pejabat yang dilantik pada masa Richard Chahyadi hanya 12 pejabat eselon II, III dan IV yang mendapat persetujuan dari Mendagri, sementara selebihnya ilegal alias tidak sah.

Pejabat-pejabat tak sah tersebut termasuk para Asisten dan beberapa kepala dinas yang dilantik pada masa Penjabat Walikota, H Richard Chahyadi Ap Msi.

Hal itu diungkapkan Ridho setelah Pemerintah kota Prabumulih diwakili Sekda Pemkot Prabumulih M Kowi SSos dan Kepala BKPSD prabumulih  melakukan pertemuan dengan kementerian dalam negeri dan mendapat surat salinan persetujuan mutasi pada masa mantan Penjabat Walikota serta berita acara pertemuan.

“Dalam surat itu diketahui puluhan pejabat lalu di lantik tidak sah, karena dari kementerian yang disetujui 12 pejabat eselon III dan IV serta 4 orang untuk pejabat eselon II,” ungkap Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (9/10/2018).

Menurut Ridho, pihaknya merasa kasihan dan tidak menyalahkan puluhan pejabat dilantik pada masa Pj Walikota itu karena mereka hanya menjalankan tugas dari pimpinan dan berhasil dibodohi Richard.

“Mereka hanya menjalankan tugas pimpinan, kita kasihan saja karena Richard (mantan Pj Walikota) ini yang membodohi mereka. Dilantik dengan persetujuan Mendagri tapi yang disetujui ternyata hanya 12 orang,” katanya.

Suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini mengatakan, terkait pelantikan yang tidak sah tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan pejabat yang dilantik maupun pejabat yang diganti.

“Pertama pejabat yang diganti bisa menuntut pejabat dilantik mengembalikan tunjangan selama sekitar enam bulan diterima, kedua pejabat dilantik bisa menuntut Richard karena membodohi dan membuat mereka abal-abal,” katanya.

Disinggung mengenai langkah pemerintah kota Prabumulih terkait hal itu, Ridho menuturkan, pejabat yang dilantik oleh Richard diharapkan mengembalikan tunjangan yang diberikan pemerintah selama ini. “Kita minta mereka mengembalikan, mereka tidak sah, kasian pejabat lama yang digantikan

Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Prabumulih, Heri Mirham membenarkan pihaknya melakukan pertemuan ke mendagri dengan berita acara dan mendapatkan salinan putusan pelantikan pada masa Pj walikota terdahulu.

“Dalam berita acara memerintahkan walikota Prabumulih defenitif melaksanakan keputusan mendagri terkait persetujuan pelantikan pejabat eselon II sebanyak empat orang dan melaksanakan keputusan mendagri terkait persetujuan pelantikan pejabat eselon III dan IV sebanyak 12 orang,” ungkapnya.

Heri menegaskan, point ketiga yang diminta Kementerian kepada walikota defenitif yakni meminta mencabut surat keputusan melantik 68 pejabat eselon II, III dan IV lalu dikembalikan ke pejabat semula.

“Jadi 68 pejabat mulai dari eselon II, III dan IV agar dikembalikan ke pejabat semula,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi melantik 68 orang pejebat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih bertempat di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih, pada Rabu (16/5/2018).

Pelantikanpejabat yang dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu terdiri dari sebanyak 14 pejabat eselon II, 33 Pejabat eselon III dan sebanyak 21 pejabat eselon IV.(eds/jr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: