Walikota tunda pembayaran insentif, diduga puluhan pejabat RT/RW di Prabumulih ilegal

pelitapublik.com PRABUMULIH walikota Prabumulih ridho Yahya mengatakan puluhan RT RW yang dilantik pada masa Richard Cahyadi diduga ilegal dan tidak ada persetujuan Mendagri

Pejabat yang dilantik pada masa itu rupanya hanya 12 jabatan yang disetujui oleh Mendagri, selebihnya ilegal dan tidak ada izin,” saat diwawancarai wartawan di Pemkot Prabumulih (4/10/2018).

Tak hanya pejabat ridho mengatakan termasuk RT dan RW diduga tidak layak atau ilegal.

 

Ridho menghimbau seluruh PNS di Prabumulih untuk berhenti berpolitik apalagi tidak lama lagi akan ada pilpres dan pileg.

Pegawai negeri tidak boleh berpolitik, kalau ingin berpolitik silahkan mengundurkan diri dari ASN.

Kalau tidak senang dengan kita maka silahkan pindah dari Pemkot Prabumulih, sedangkan yang tidak berpolitik jangan berpolitik kalau tidak sanggup dengan resikonya,” tegas walikota.

 

Ditanya jika banyak pejabat dilantik ilegal bagaimana hukumnya, seperti surat tanah  tanda tangan atau lainnya, walikota mengatakan itu masih dipelajari dan kemungkinan ilegal, pihaknya menghimbau agar masyarakat jangan dulu mengurus hal hal berkaitan penting sekarang ini.

 

Makanya seperti RT RW kita tunda pembayaran insentif,

Disinggung apakah pihaknya akan mengembalikan posisi pejabat diduga ilegal ke pejabat semula, walikota masih menunggu hasil selanjutnya.

Sementara , kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Prabumulih, Heri mirham membenarkan banyak pejabat yang dilantik namun tak mempunyai persetujuan Mendagri.

 

“Memang banyak pejabat yang dilantik, rasanya kurang lebih 60an, khusus untuk pejabat dilingkungan Pemkot,” ujarnya.

“Datanya saya tidak hafal tapi kita ada catatannya, memang harus ada persetujuan Mendagri dan itu sudah ada aturannya,” kata Heri.(mj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: