Diduga Akibat Hina Walikota Akun FB Atas Nama Alexander Projo Di Polisikan

pelitapublik.com PRABUMULIH, Media Sosial adalah tempat berinteraksi dan saling berbagi informasi yang berharga bagi sesama penggunanya, namun banyak juga yang salah dalam menggunakannya hingga tak jarang yang harus berurusan dengan hukum. Dan jeratan hukum bagi yang salah dan melanggar UU ITE dalam mempergunakan media sosial tuntutannya tidak main-main dan tidak bisa di anggap sepele, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 310 ayat (1) KUHP
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Semenjak hebohnya pembagian bansos dalam menangani wabah Covid-19 ini oleh pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan, telah terjadi beberapa kasus yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri karena dengan tanpa bukti yang valid melontarkan tuduhan kepada pemerintah daerah, baik didesa ataupun di kelurahan berakhir di meja hijau.

Kemarin Jumat (21/05/2020) akun FB atas nama Alexander Projo membuat unggahan yang telah mencemarkan nama baik Walikota Prabumulih, Ir. Ridho Yahya. MM. Postingan yang bersifat provokatif dan memancing keributan pada laman fb nya dan disebarluaskan pada beberapa group publik FB, hingga akhirnya hal tersebut langsung dilaporkan Kabag Hukum dan Perundangan-Undangan (UU), H Sanjay Yunus SH MM didampingi Kuasa Hukum Pemkot, H John Fitter S SH MM dan Kabag Humas dan Protokol, M Zahri Dessa Putra SPd kepada SPKT Polres Prabumulih.

Laporan tersebut tercantum dalam Nomor : LP/B/109/V/2020/Sumsel/RES Prabumulih pada 22 Mei 2020 terkait UU ITE, Pasal 45 Ayat 3.

Kabag Hukum dan Per-UU, H Sanjay Yunus SH MH dikonfirmasi menjelaskan, meme yang dibuat dinilai menghina dan mendiskreditkan Wako, Ir H Ridho Yahya MM seolah-olah sebagai maling dana bansos.

Padahal, kata Sanjay, apa yang dituduhkan lewat cuitan Akun FB tersebut tidak benar. “Makanya, untuk mengklarifikasi sekaligus meluruskan meme tersebut tidaklah benar. Karena, hal itu masuk perbuatan melawan hukum khususnya pidana. Selayaknya, dilaporkan ke polisi,” ujar Sanjay.

Masih kata dia, dilaporkannya hal itu diharapkan untuk memberikan pelajaran dan efek jera terkait posting atau status tidak benar.

“Yang jelas, sudah kita laporkan ke aparat berwajib. Harapannya, diproses sesuai dengan hukum berlaku. Ke depan, tidak ada lagi postingan negatif dan tidak benar,” terangnya.

Demikian pula, kata H Jhon Fitter S SH MH, selaku kuasa hukum Pemkot. Sesuai aturan perundangan-undangan, kata John ujaran kebencian lewat akun medsos bisa dijerat dengan UU ITE.

“Makanya, jangan asal posting. Apalagi, ada ujaran kebencian bisa dijerat pidana. Pelaporan ini, diharapkan bisa memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat yang aktif dalam ber-media sosial agar hati-hati dalam menyampaikan sebuah berita, apalagi yang di posting oleh Alexander Projo ini sifatnya sudah menuduh tanpa bukti dan bermaksud menjatuhkan nama baik Ridho Yahya, sebagai walikota Prabumulih.” Jelasnya.

Dia berharap, kalau pelaporan tersebut segera ditindaklanjuti penyidik. Sehingga, bisa diungkap siapa dibalik postingan penghinaan Walikota tersebut.

“Semoga cepat terungkap, siapa pelakunya agar bisa jadi pelajaran bagi yang lain,” ucapnya.

Kapolres Prabumulih, AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kasat Reskrim, AKP Abdul Rahman SH MH membenarkan hal itu. “Betul sudah dilaporkan, lagi kita proses lebih lanjut,” tambahnya.

Bebernya, terkait hal itu dikenakan UU ITE Pasal 45 Ayat 3. “Ancamannya, maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.

Kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh undang-undang, selama pendapat tersebut disampaikan secara elegan tanpa adanya unsur penyerangan secara membabi buta. Bijaksana dalam bermedia sosial sebagai ajang silaturahmi, dan juga sebagai sarana mencari dan bertukar informasi yang valid, bukan sebagai alat untuk menyerang orang yang tidak sependapat, atau menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. (Team Raif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: