Ketua DPRD PALI Berharap Agar Dinsos PALI Transparan Dan Tepat Sasaran Salurkan Berbagai Macam Bantuan Pada Masyarakat

 

pelitapublik.com PALI, Berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat yang di berikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kabupaten Pali belakangan ini banyak di soal warga karena dinilai banyak yang rancu dan tidak tepat sasaran.

Buntut dari kekesalan masyarakat tersebut menyebab kan puluhan massa dari Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara kabupaten Pali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pali untuk mengadukan nasip nya dan meminta keadilan terkait Bansos yang tidak tepat sasaran kepada para wakil rakyat di kantor nya.

Kami minta supaya DPRD Pali bisa memberikan solusi terkait berbagai keluhan kami ini,terang masyarakat kepada awak media yang meliput aksi ini pada senin,(8/06/2020),,dari berbagai jenis nama bantuan seperti contohnya BLT,BST,BPNT,PKH atau apalah nama lain nya kami juga tidak hapal,akan tetapi sampai saat ini kami masyarakat banyak yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah tersebut,,terus ini salah siapa ujar warga kesal.

Salah satu peserta aksi bernama (Mawarni) yang dengan lantang menyampaikan aspirasi nya kepada wakil rakyat,meminta agar ketidak adilan ini dapat segera di perjelas dan di berikan solusi nya,,ada apa dengan Bantuan Langsung tunai,Kenapa pembagian Sembako tidak merata, Bagaimana pula cara pembagian PKH karena apapun nama bantuan nya selalu saja tidak merata dan kurang tepat sasaran.

Aneh nya lagi kata Mawarni setiap ada pembagian bantuan baik itu PKH maupun sembako atau apapun mereknya hanya diberikan kepada orang yang itu itu saja,terlebih bantuan yang di berikan pada masa wabah covid 19 ini kami nilai banyak yang tidak tepat sasaran,karena menurut kami semuanya ikut terdampak,,harapan kami kepada pak dewan sebagai wakil rakyat dapat memberikan solusi yang adil terhadap masalah bantuan sosial ini apapun caranya,karna kami butuh bantuan bukan penjelasan,,

Lain lagi komentar(Imron)salah satu warga yang ikut mendatangi Kantor DPRD PALI,menurut pengakuan Imron, dirinya sudah sering kali dimintai data baik Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dijanjikan akan mendapat bantuan.”Tetapi nyatanya, sampai saat ini kami belum pernah menerima bantuan tersebut,” jelas Imron.

Menanggapi aspirasi masyarakat yang di sampaikan dalam aksi ini, Ketua DPRD Kabupaten PALI, H Asri Ag berharap agar kiranya Pemerintah Kabupaten PALI dalam hal ini melalui dinas terkait dapat memberikan bantuan sesuai dengan data masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Kemudian, apabila memang benar ada masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut agar segera dapat didata ulang dan diberi bantuan sesuai aturan yang berlaku.”

Terpisah Plt Kadinsos PALI Metty saat dikonfirmasi terkait Bantuan sosial dari kementrian sosial, mengatakan bahwa data tersebut berasal dari data usulan tahun 2005,sedangkan data usulan baru Dari kabupaten kota sudah disampaikan berkali kali ke kementrian sosial, tapi data yang keluar dari kementrian tidak berubah dan belum sesuai dengan data terbaru yang sudah kita usulkan,,.

Pada dasarnya kami sudah sering menyampaikan data terbaru masyarakat yang menurut kami layak untuk menerima bantuan tersebut kepada pemerintah pusat, data itu kita kirim secara online, menyangkut adanya perbedaan antara data yang kami kirim dengan data yang keluar kita tidak bisa saling menyalahkan karna ini merupakan kesalahan sistem,”ujarnya.

Data telah dikirim melalui sistem online,email data kekementrian sosial RI, ia juga menjelaskan bahwa setiap keluarga tidak boleh doble dalam menerima bantuan supaya adil dan merata.

Selain itu sambungnya apabila ada penerima bantuan yang meninggal ahli warisnya dapat mengambil bantuan tersebut asalkan namanya masih tergabung berurutan pada kartu keluarga orang yang meninggal tersebut.

Begitu juga kalau ada data baru, rencana pada awal januari kemarin akan dilakukan pemutahiran data lama supaya data lama tidak lagi keluar, akan tetapi tau sendiri kita terhalang wabah covid 19 sehingga kita terhambat melakukan pemutahiran data lama.

Padahal kita sudah lakukan perencanaan agar berbagai jenis bantuan sosial tepat sasaran, makanya dari kelurahan maupun desa sudah ada 2 orang sebagai tim verifikasi data yang akan membantu kami dinas sosial.

Selanjutnya jikalau ada ditemukan pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang menerima bantuan sosial akan segera di tindak lanjuti dan di minta untuk mengembalikan tersebut,seperti yang ditemukan di kelurahan Talang ubi timur, ada pegawai pemerintahan yang terdata sebagai penerima BST,maka segera kami suruh untuk mengembalikan bantuan tersebut,sebenarnya hal ini terjadi karena seiring perjalanan waktu dari 2005 sampai saat ini tentu ada perubahan dalam kehidupan seseorang, kalau dulu dia belum jadi pegawai sekarang jadi pegawai,yang dulu kaya sekarang jadi miskin dan yang miskin jadi kaya, ini yang menyebabkan terjadi seperti itu.

Saat ini sebetul nya sudah kami entry usulan baru, ada sekitar 2000 an usulan baru dari kami Dinsos,data masyarakat miskin baru, tapi lagi – lagi yang keluar masih data lama, sehingga akhir nya ya kami ikuti data mereka(Kementrian Sosial red), bahkan ada bayi yang menerima bantuan,padahal kami sama sekali tidak pernah mengusulkannya.
Ia juga menceritakan bahwa pendataan yang dilakukan oleh tenaga TKSK dari Kementrian tahun 2015 adalah produk gagal,karena Banyak menimbulkan kericuhan pada saat itu.

Makanya pada awal 2020 tadi kami kembali mengusulkan data miskin baru, yang dipinta bulan maret lalu tapi terhalang oleh musibah wabah covid 19 ini.

Kami juga terus melakukan pengawasan di lapangan, karena tugas kami dari dinas sosial adalah melakukan monitoring dan kontroling terhadap penyaluran berbagai bantuan tersebut,”pungkasnya. (martin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: