Musyawarah Ganti Rugi Tahap II Di 3 Desa Prabumulih Yang Terkena Jalur Tol Indralaya – Muara Enim

pelitapublik.comPRABUMULIH.- Musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim tahap 2 di kota prabumulih, yang dilaksanakan oleh PUPR Provinsi yang diwakili oleh Dinas (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK Provinsi, diwakili oleh Ibu Indra Wati.

Sedangkan dari BPN Kota Prabumulih, yang dihadiri oleh Plt Kakan BPN Kota Prabumulih Edison, S.H., M. Hum, dan juga termasuk tim pelaksana yakni Kejaksaan Negeri Prabumulih, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, pihak kepolisian yang dalam hal ini Polres Kota Prabumulih, kapolsek RKT, Ipda Budiono, Plt Camat Rambang Kapak Tengah, Satria Karsa, S. E, Kades Desa Karangan, Salyadi Susanto, S. Pd. Kades Desa Karang Bindu, Dedi Hapson. Serta masyarakat yang bersangkutan yang tanahnya masuk dalam peta pembangunan jalan TOL ini.

Acara yang berlangsung di hotel Grand Nikita Kota Prabumulih, dibuka langsung oleh Kakan BPN Kota Prabumulih Edison, S.H., M. Hum, yang menjabarkan tentang tata pelaksanaan musyawarah, sampai ke tahap proses ganti kerugian.

Adapun peserta yang hadir hari ini Selasa (27/10/2020), dari masyarakat sebanyak 115 orang, berasal dari tiga desa, Desa Karangan, Desa Karang Bindu dan Desa Jungai. Dari desa karangan sebanyak 46 titik, dari Karang Bindu 21 titik, dan dari desa Jungai 48 titik.

Acara musyawarah ini dilaksanakan dua tahap,pertama dimulai pagi jam 09.00 sampai dengan jam 13.00, yakni dihadiri oleh warga dua desa, Desa Karangan dan Desa Karang Bindu. Setelah makan siang acara dilanjutkan dengan peserta musyawarah dari Desa Jungai.

Plt Kepala Kantor Pertanahan kota prabumulih, Edison menyampaikan kalau mereka hanya memfasilitasi pertemuan ini. Nanti setelah kesepakatan, maka semuanya akan diserahkan kepada (Lembaga Managemen Aset Negara) LMAN

“Tentang pelaksanaan musyawarah hari ini ada beberapa bentuk ganti rugi dari dinas PUPR, yakni yang pertama bentuknya pergantian tanah, atau pembangunan ulang, atau ada juga yang minta berupa saham, dan ada yang berupa duit, sekarang saya tanya ya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Bapak dan Ibu mau minta ganti ruginya berupa apa?” Tanya Edison kepada seluruh peserta musyawarah dari 2 desa yakni desa Karangan dan desa karang Bindu.

Setelah disepakati metode penggantiannya berupa uang, maka acara dilanjutkan dengan penyerahan amplop yang berisi data harga pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR Pusat. Plt Kakan BPN Kota Prabumulih pun memberikan arahan kepada masyarakat dua desa tersebut.

“Jika ada warga yang belum setuju maka akan diberikan waktu 14 hari untuk memutuskan. Namun jika tidak ada kabar setelah 14 hari ini, maka akan dianggap setuju. Apabila belum juga mendapatkan kesepakatan silahkan ajukan ke pengadilan negeri kota prabumulih, mungkin bisa saja harganya bisa naik, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa turun juga, tergantung pengadilan yang menilai.” Ungkapnya.

Dilanjutkan lagi oleh Edison yang belum lama ini bertugas di kota prabumulih. Dan beliau menyatakan kalau proses ganti kerugian di Kota Prabumulih ini menurut BPN Pusat, adalah termasuk yang tercepat di Sumatera Selatan dibanding OI dan Muara Enim

“Namun apabila semuanya sudah menyetujui harga yang tertera di surat tersebut, maka silahkan laporkan dan tanda tangan ke meja sebelah kanan itu, lalu nanti akan kami kirimkan ke LMAN (Lembaga Managemen Aset Negara) untuk ditindak lanjuti ke tahap pencairan.

Alhamdulillah saya mendapat telpon dari BPN Pusat, bahwa prabumulih ini adalah yang tercepat se sumatera selatan, dalam proses ganti kerugian dibandingkan kabupaten lain. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi bagi semua masyarakat yang telah membantu terlaksananya proses ini,” Lanjut Plt Kakan Badan Pertanahan Nasional Edison, S.H., M.Hum.

Saat ditanya perihal sengketa tanah Puyang Regunjung yang sempat viral baru-baru ini, beliau menjelaskan.

“Perihal masalah di jungai. Dalam suratnya yang kami ketahui terdata ada 40 ha, dan kami sudah menyurati pihak kepala desa minta ditunjukkan lokasi yang bersangkutan, namun dalam mekanisme UU no 2, tahun 2012, tentang pengadaan tanah, dalam dijelaskan ada masa sanggah 14 hari, apabila lewat dari 14 hari belum ada keputusan, maka pekerjaan akan tetap dilanjutkan. Pada prinsipnya kepada pihak yang bersengketa negara punya tanggung jawab.

Apabila belum ada perdamaian maka negara tetap membayar persil atau membayar bidang tanah yang dipersengketa kan, dengan cara menitipkan uang ganti kerugian tersebut ke pengadilan.

Apabila mereka bersengketa dan siapa yang menang silahkan ambil di pengadilan, atau jika dalam prosesnya mereka berdamai. Maka bisa dilakukan pengajuan dana tersebut untuk bisa dicairkan.” Paparnya kepada awak media.

Masih mengenai sengketa lahan yang melibatkan dua keluarga satu rumpun dari anak cucu puyang Regunjung. Kami sempat berbincang singkat dengan Plt Camat Rambang Kapak Tengah (RKT)

Menurut Plt Camat RKT, Satria karsa, S.E bahwa menurut Kades jungai Iskandar Z. Masalah tersebut sudah terselesaikan. Dan meminta kami untuk mengklarifikasi langsung kepada Kepala Desa Jungai.

“Hal ini sudah diselesaikan antar mereka, nanti silahkan dikonfirmasikan dengan kades, yang pasti pembuktian itu dengan surat tanah, kalau cuma pengakuan saja ya gak bisa, namanya itu mengada-ada. Tentu nantinya akan ada tindakan hukum yang akan menanganinya.

Untuk warga masyarakat semuanya, kami juga meminta agar jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dan tetaplah kita sama menjàga agar RKT tetap aman-aman saja.

Terkait covid-19, tak henti-hentinya kami berpesan, tetap utamakan protokol kesehatan, pakai masker saat melalukan aktivitas, dan jagalah kebersihan,” ungkap Satria Karsa.

Kapolsek RKT Ipda Budiono, mengatakan. Kalau belum ada warga yang mengadu tentang sengketa lahan di Jungai.

“Belum ada laporan dari warga tentang sengketa tanah ini, mungkin mereka langsung laporan ke polda, jika memang ada sengketa perihal tanah, sebaiknya diselesaikan secara hukum, dan kita akan alur kan, kita ini kan negara hukum. Jika ada yang melakukannya diluar jalur hukum, maka kami pun tak segan-segan akan menegakkan hukum juga.” Ungkap Kapolsek RKT.

Pernyataan Kepala Desa Jungai, Iskandar Z. Saat kami bincangi, beliau mengatakan kalau sengketa itu antara keluarga, antara Darwansyah dan Aswan Asnun. Dan memang benar kabar kalau kades pernah dipanggil ke kapolda untuk menjadi saksi.

“Untuk masalah sengketa tanah nenek Regunjung, (itu nenek aku, Regunjung tu kata kades) kalau menurut cerita mereka ya, mereka itu punya lahan, namun pada saat itu saya juga belum lahir, dijaman belanda dulu.

Yang menggugat itu namanya Aswan Asnun, sedangkan usianya sudah 70 tahun lebih, kita merdeka saja baru 75 tahun, kata Aswan Asnun ini, tanah itu punya neneknya, punya bapaknya saja masih jaman perang belanda.

Sedangkan mereka tidak bisa membuktikan dengan surat menyurat. Mereka tidak punya surat secuilpun. Dan mereka pernah meminta saya membuatkan surat, saya katakan saya mau membuatkan surat, tapi tolong beri tahu kami batas-batas tanah tersebut, namun mereka tidak bisa menunjukkannya. Katanya dia lupa dimana letak tanahnya. Bukan berarti kami tidak mau membantu, kami adil terhadap masyarakat Dan tidak ada intimidasi terhadap siapapun.

Sedangkan yang tergugat yakni pak Darwansyah punya surat yang dari hasil membeli. Perlu diketahui dari 48 warga yang mendapat ganti kerugian ini tidak ada nama dari tanah yang sedang sengketa itu, baik atas nama Puyang Regunjung atau nama pak Darwansyah.

Anehnya lagi waktu pertama mereka mengatakan kalau tanah mereka 80 hektar, namun akhirnya turun ke 42 hektar,dan terakhir 40 hektar. Kalau mereka benar tau luas tanah mereka, artinya mereka juga tau letak tanahnya,”

Saat ditanyakan perihal pemanggilannya ke Polda, Iskandar mengatakan memang benar adanya saya dipanggil ke Polda namun pihak Polda juga bingung mengenai ini.

“Benar kami pernah dipanggil untuk dijadikan saksi, dan kami hanya mengatakan sebatas yang kami ketahui, dan pihak Polda pun bingung dengan sengketa ini, dan saya sampaikan jika memang ada bukti saya memfasilitasi pembuatan surat bagi bapak Darwansyah, silahkan saja di cek jika ada saksi dan bukti. Kalau pak Asnun bisa membuktikan itu tanah mereka silahkan mereka berperkara dengan saya,” pungkas Iskandar memaparkan secara detil.

Seorang warga yang sempat kami bincang yakni Edi Yusuf mengatakan bahwa memang benar adanya sengketa tanah keluarga itu.

“Sebenarnya itu masalah keluarga, bermula dari Asnun menitipkan tanah itu kepada orang tuanya Darmansyah, dan setelah itu maka terjadilah sengketa ini. Alangkah lebih baiknya jika ada itikad baik dari pihak keluarga Darwansyah, berdamai sajalah, mereka juga masih keluarga,” ucap pak Edi Yusuf menjelaskan kalau orang tuanya adalah kriya (jabatan setara kades saat ini. Red) selama 36 tahun di Jungai, setelah puyang Regunjung. (Rasman/team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: